Judul : Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974
Penulis : Dr.P.J. Suwarno, S.H
Penerbit: Kansius
Tahun Terbit : 1994
ISBN : 979-497-123-5
Total Halaman: 472 Halaman
Daftar Isi Buku
BAB I Pengantar yang menjelaskan tentang awal penelitian untuk melihat permasalahan dari Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta pada tahun 1942-1954. Dalam Bab ini juga dijelaskan tentang tujuan, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang digunakan.
BAB II : Yogyakarta Sebelum jepang Datang. Pada bab ini dijelaskan tentang wilayah dari Yogyakarta serta sejarah dari birokrasi Yogyakarta yang terpengaruh oleh Belanda. Sehingga birokrasi pada masa tersebut nampak jelas adanya campur tangan pihak Belanda.
Bab III: Proses Perubahan Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta (1942-1945). Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana pemikiran Hamengku Buwono IX tentang birokrasi pemerintahan serta adanya transisi perubahan disebabkan adanya pengaruh Jepang.
BAB IV Birokrasi Yogyakarta dan Gerakan Rakyat (1945-1946). Pada bab ini dijelaskan bagaimana posisi dari Hamengku Buwono IX dan Kesultanan Yogyakarta untuk mengintegrasikan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dijelaskan pula bagaimna partisipasi tokoh-tokoh Yogyakarta dan gerakan rakyat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan.
BAB V Penyusunan Kembali Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta Dari Pusat Sampai Ke Desa-Desa (1946-1949). Pada bab ini dijelaskan bagaimana proses penyusunan birokrasi pemerintahan Kesultanan Yogyakarta dalam posisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari penyusunan tersebut dihasilkan tentang pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta .
BAB VI Integrasi Yogyakarta Dengan Republik Indonesia (1950-1974). Pada bab ini dijelaskan berkaitan dengan bagaimana hubungan pemerintahan Yogyakarta dan pemerintah pusat. Proses Integarasi di antara keduanya menunjukan proses yang khas, yakni adanya pengecualian seperti birokrasi pemerintahan keraton tidak dihapuskan, namun sedikit demi sedikit dipisahkan dari birokrasi pemerintahan daerah. Selain itu, posisi Hamengku Buwono IX sebagai Menteri masih belum mampu merealisasikan otonomi daerah secara penuh. Baru ketika, Hamengku Buwono IX mengundurkan diri dari jabatan pemerintahan Pusat proses desentraslisasi pemerintahan DIY menjurus kepada pelaksanaan Otonomi Daerah.
BAB VII Penutup. Pada bab ini, penulis dari buku tersebut hendak menyampaikan hasil penelitiannya bahwa Hamengku Buwono IX sebagai Sultan Yogyakara berhasil melanjutkan kesinambungan Kerajaan Mataram. Hal ini tidak lepas dari pemikiran-pemikiran Hamengku Buwono IX yang mengenyam pendidikan barat sehingga mampu menempatkan posisi antara sistem pemerintahan Tradisional dan Modern. Sehingga Kesultanan Yogyakarta memiliki posisi penting sebagai daerah Istimewa yang merupakan integrasi antara Indonesia-Yogyakarta.
0 Komentar